Sisi Lain dari WFH yang Lepas dari Sorotan

---

Oleh: Djoko Iriandono^*)

Belakangan ini, dunia kembali dibuat tegang oleh konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah isu penutupan Selat Hormuz—sebuah jalur strategis yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia. Ketika jalur ini terganggu, bukan hanya negara-negara besar yang terdampak, tetapi seluruh dunia ikut merasakan efeknya, termasuk Indonesia.

Harga minyak berpotensi naik, pasokan bisa terganggu, dan pada akhirnya pemerintah dipaksa mencari berbagai cara untuk melakukan efisiensi. Di sinilah kemudian kebijakan seperti Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) kembali menguat, dengan salah satu alasan utamanya adalah penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Sekilas, logika ini tampak masuk akal. Jika orang tidak berangkat ke kantor, maka konsumsi BBM untuk transportasi otomatis berkurang. Tidak ada kemacetan, tidak ada kendaraan yang menumpuk di jalan, dan seolah-olah kita sedang berkontribusi pada penghematan energi nasional.

Namun, jika kita mau sedikit jujur dan melihat lebih dalam, benarkah demikian?

Di atas kertas, iya. Tapi dalam praktiknya, belum tentu.

Ada satu fenomena yang sering luput dari pembahasan: long weekend. Ketika pola kerja menjadi fleksibel—bahkan sebagian orang hanya perlu datang ke kantor beberapa hari saja—maka terbuka ruang yang lebih luas untuk bepergian. Dan ini bukan sekadar dugaan, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang berulang.

Ambil contoh sederhana. Ketika ada kesempatan libur panjang, berapa banyak warga Jakarta yang berbondong-bondong pergi ke Puncak? Jalanan macet berjam-jam, kendaraan mengular, dan konsumsi BBM justru meningkat tajam. Belum lagi perjalanan ke luar kota, wisata keluarga, hingga aktivitas rekreasi lainnya yang semakin sering dilakukan karena merasa memiliki “waktu lebih.”

Artinya, penghematan BBM yang diharapkan dari tidak berangkat kerja setiap hari, dalam banyak kasus justru “dibayar lunas” bahkan mungkin lebih oleh aktivitas perjalanan saat waktu luang.

Ini yang sering tidak masuk dalam hitungan.

Kita hanya menghitung pengurangan perjalanan rutin, tetapi lupa menghitung peningkatan perjalanan non-rutin. Padahal, dalam konteks konsumsi energi, keduanya sama-sama menyumbang penggunaan BBM.

Akibatnya, narasi bahwa WFH secara otomatis menghemat BBM menjadi perlu dikaji ulang. Bukan untuk menolak, tetapi untuk dilihat secara lebih utuh.

Masuk ke sisi lain yang juga tidak kalah penting.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua jenis pekerjaan cocok dilakukan dari rumah. Ketika sebagian layanan publik dijalankan dengan pola WFH, seringkali yang terjadi adalah pelayanan menjadi tidak maksimal. Respons menjadi lambat, koordinasi tidak seefektif saat tatap muka, dan masyarakat sebagai pengguna layanan akhirnya yang merasakan dampaknya.

Pelayanan publik bukan hanya soal menyelesaikan tugas administratif. Ia adalah tentang kehadiran, tentang kepastian, dan tentang rasa dilayani. Ketika itu berkurang, kepercayaan publik pun perlahan ikut tergerus.

Kemudian, ada dampak ekonomi yang jauh lebih luas, yang sering kali tidak terlihat di permukaan.

Kita sering hanya melihat dari sisi pegawai—hemat ongkos, hemat waktu. Tapi kita lupa, ada banyak pihak lain yang hidup dari aktivitas perkantoran itu sendiri.

Para pengusaha angkutan umum kehilangan penumpang. Sopir ojek, taksi, hingga angkot mengalami penurunan pendapatan. Para pelaku usaha kecil di sekitar kantor—penjual makanan, pengusaha kantin, pedagang kaki lima—kehilangan pelanggan tetap mereka.

Kantor yang sepi bukan hanya soal kursi kosong. Ia adalah simbol dari ekonomi yang melambat.

Dan di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar.

Sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kecepatan perputaran uang dalam masyarakat. Uang yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain akan menciptakan nilai tambah. Ia menghidupkan usaha, membuka peluang, dan menggerakkan roda ekonomi.

Ketika seseorang berangkat kerja, ia membeli bensin, membayar transportasi, membeli sarapan, makan siang, mungkin juga membeli kebutuhan lain. Setiap transaksi itu adalah bagian dari rantai ekonomi.

Namun ketika WFH menjadi dominan, rantai itu mulai terputus di banyak titik.

Pengeluaran memang masih ada, tetapi tidak lagi tersebar secara merata. Bahkan dalam banyak kasus, justru menurun. Dampaknya, sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil ikut terpukul.

Ironisnya, mereka inilah yang paling jarang diajak bicara ketika kebijakan dibuat.

Belum lagi soal produktivitas. Kita juga perlu jujur bahwa tidak semua pekerjaan memiliki efektivitas yang sama ketika dilakukan dari rumah. Ada yang meningkat, tetapi tidak sedikit yang justru menurun. Ritme kerja berubah, disiplin menjadi tantangan, dan interaksi sosial yang biasanya menjadi sumber ide ikut berkurang.

Diskusi spontan, tukar pikiran, bahkan obrolan ringan di kantor sering kali melahirkan gagasan besar. Ketika itu hilang, maka ada potensi penurunan kualitas dalam jangka panjang.

Lalu, apakah ini berarti WFH harus ditinggalkan?

Tidak.

WFH tetap memiliki kelebihan. Ia memberi fleksibilitas, mengurangi stres perjalanan, dan dalam kondisi tertentu memang sangat dibutuhkan. Namun, menjadikannya sebagai solusi utama untuk penghematan BBM tanpa melihat dampak lain adalah sebuah penyederhanaan yang berisiko.

Yang kita butuhkan adalah keseimbangan.

Mungkin pendekatan hybrid adalah jalan tengah yang lebih masuk akal. Sebagian bekerja dari kantor untuk menjaga ritme, pelayanan, dan perputaran ekonomi. Sebagian lagi dari rumah untuk efisiensi dan fleksibilitas.

Lebih dari itu, kita perlu mulai melihat kebijakan secara lebih menyeluruh. Tidak hanya dari sisi angka, tetapi dari sisi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang terlihat efisien di atas kertas, tetapi yang benar-benar memberi manfaat nyata di lapangan.

Dan dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa efisiensi energi tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Selama pola konsumsi tidak berubah, selama mobilitas hanya bergeser bentuk, maka penghematan yang kita harapkan bisa jadi hanya ilusi.

Sementara di sisi lain, ada banyak orang kecil yang harus menanggung konsekuensinya.

Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “apakah WFH menghemat BBM?”

Tetapi, “apakah kita sudah benar-benar memahami dampaknya secara utuh?”

Karena dari sanalah kebijakan yang lebih adil dan bijak bisa lahir.

 

^*) Kasi Kominfo BPIC Kaltim