GURU SEBAGAI PENJAGA API PANCASILA DI TENGAH REVOLUSI DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN

Guru sebagai penjaga API Pancasila

---

GURU SEBAGAI PENJAGA API PANCASILA DI TENGAH REVOLUSI DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN

Oleh:

Dr. H. Achmad Ruslan Afendi, M.Ag.

Dosen Pascasarjana UINSI Samarinda, Maheswara Utama BPIP RI, Asesor LAMDIK RI, Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober bukan sekadar momentum mengenang perjalanan sejarah bangsa, melainkan kesempatan untuk merefleksikan kembali tanggung jawab bersama dalam menjaga, mengamalkan, dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus.

Di tengah revolusi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), tanggung jawab tersebut semakin relevan, terutama bagi guru sebagai pendidik sekaligus pembentuk karakter bangsa. Perubahan zaman menghadirkan paradoks pendidikan.

Di satu sisi, teknologi digital dan AI membuka peluang besar untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kreativitas, serta menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif. Di sisi lain, kemajuan tersebut menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, perundungan digital, plagiarisme, ujaran kebencian, menurunnya kepedulian sosial, serta kecenderungan menjadikan teknologi sebagai sumber kebenaran tanpa sikap kritis.

Dalam situasi demikian, guru tidak cukup hanya menjadi penyampai materi pelajaran. Guru harus tampil sebagai penjaga api Pancasila, yakni sosok yang menyalakan, merawat, dan meneruskan nilai-nilai luhur bangsa melalui keteladanan, pembelajaran, dan tindakan nyata.

Pancasila di Tengah Perubahan Peradaban Digital

Revolusi digital telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan membangun relasi sosial. Kehadiran AI generatif bahkan memungkinkan peserta didik memperoleh penjelasan, membuat rangkuman, menyusun tulisan, hingga menghasilkan berbagai karya dalam waktu singkat. Namun, kemudahan memperoleh informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman, kematangan moral, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Peserta didik dapat menguasai perangkat teknologi, tetapi belum tentu mampu membedakan informasi yang benar dan keliru. Mereka mungkin terampil menggunakan AI, tetapi belum tentu memahami tanggung jawab atas karya yang dihasilkan. Mereka juga dapat terhubung dengan banyak orang melalui media sosial, tetapi tetap menghadapi persoalan empati, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya.

Pancasila bukan sekadar dokumen kenegaraan atau hafalan lima sila yang diulang dalam upacara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber orientasi nilai dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa kemajuan teknologi harus disertai tanggung jawab moral, sedangkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa manusia tidak boleh kehilangan martabatnya di tengah otomatisasi.

Persatuan Indonesia mengingatkan pentingnya menjaga kebinekaan dari polarisasi digital. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mendorong budaya dialog dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sementara itu, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar manfaat teknologi dapat diakses secara lebih adil. Dengan demikian, revolusi digital seharusnya tidak menjauhkan generasi muda dari Pancasila, melainkan menjadi ruang baru untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata.

Guru Bukan Sekadar Pengajar, Melainkan Penjaga Api Nilai

Api Pancasila merupakan metafora bagi semangat kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang harus terus hidup dalam kesadaran masyarakat. Api itu tidak cukup dijaga melalui slogan, tetapi harus dipelihara melalui pendidikan yang bermakna dan keteladanan yang konsisten. Guru memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Apa yang disampaikan guru di ruang kelas memang penting, tetapi apa yang dicontohkannya dalam kehidupan sehari-hari sering kali meninggalkan pengaruh yang lebih mendalam. Guru yang menghargai perbedaan sedang mengajarkan kebinekaan. Guru yang berlaku adil kepada seluruh peserta didik sedang menghidupkan sila kelima. Guru yang membangun dialog dan menghargai pendapat sedang mempraktikkan demokrasi Pancasila.

Guru yang jujur dalam menjalankan tugas sedang menanamkan integritas. Guru yang peduli terhadap kebersihan sekolah dan kelestarian alam sedang mengembangkan tanggung jawab sosial dan ekologis. Karena itu, keberhasilan pendidikan Pancasila tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan peserta didik menyebutkan bunyi lima sila. Ukuran yang lebih substantif ialah sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebiasaan, keputusan, interaksi sosial, dan tanggung jawab mereka.

Pancasila harus hadir dalam budaya sekolah, bukan hanya dalam buku teks. Ia perlu hidup dalam cara guru memperlakukan murid, cara peserta didik menyelesaikan konflik, cara sekolah mengelola perbedaan, serta cara seluruh warga pendidikan membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan berintegritas.

Menjadikan AI sebagai Mitra Belajar, Bukan Pengganti Nurani

Kehadiran kecerdasan buatan menuntut guru untuk memperbarui kompetensi pedagogis sekaligus memperkuat fondasi etis. Melarang seluruh penggunaan AI bukan satu-satunya jawaban, sebagaimana menerima seluruh hasil AI tanpa pemeriksaan juga bukan pilihan yang bertanggung jawab. Guru perlu membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara kritis, kreatif, aman, dan beretika.

AI dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep yang sulit, membandingkan perspektif, membantu eksplorasi gagasan, dan mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi, informasi yang dihasilkan tetap perlu diverifikasi, sumber harus diperiksa, dan karya yang dibuat dengan bantuan AI harus mengikuti aturan akademik yang transparan. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat lima tanggung jawab guru.

Pertama, menanamkan integritas akademik. Peserta didik harus memahami bahwa kemudahan menghasilkan tulisan atau jawaban melalui AI tidak menghapus kewajiban untuk jujur, mencantumkan sumber yang relevan, dan menunjukkan pemahaman sendiri. Kedua, mengembangkan nalar kritis dengan mengajak peserta didik memeriksa fakta, membandingkan sumber, mengenali bias, serta mempertanyakan jawaban yang tampak meyakinkan tetapi belum tentu benar.

Ketiga, menumbuhkan empati dan adab digital. Teknologi harus digunakan untuk membangun komunikasi yang santun, menghormati privasi, menghindari perundungan, dan tidak menyebarkan konten yang merendahkan martabat manusia. Keempat, menjaga keadilan dan inklusivitas dengan memperhatikan kesenjangan akses perangkat, koneksi internet, kemampuan digital, serta kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda.

Kelima, memperkuat otonomi berpikir. Guru perlu memastikan bahwa teknologi membantu peserta didik belajar, bukan mengambil alih seluruh proses berpikir, kreativitas, refleksi, dan tanggung jawab mereka. Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak ditempatkan sebagai musuh pendidikan karakter, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat kualitas pembelajaran selama penggunaannya tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab kebangsaan.

Pendidikan Pancasila Harus Dialami, Bukan Sekadar Dihafalkan

Salah satu tantangan pendidikan karakter ialah kesenjangan antara pengetahuan moral dan perilaku nyata. Peserta didik mungkin mampu menjelaskan pentingnya toleransi, tetapi masih mengejek teman yang berbeda. Mereka mungkin memahami makna keadilan, tetapi belum tentu bersedia berbagi kesempatan. Mereka juga dapat menghafal nilai persatuan, tetapi ikut menyebarkan konten yang memecah belah.

Kesenjangan tersebut menuntut pembelajaran Pancasila yang lebih kontekstual dan transformatif. Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah, sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Guru dapat mengembangkan proyek kolaboratif lintas latar belakang, diskusi tentang etika bermedia sosial, kegiatan pelayanan masyarakat, gerakan kepedulian lingkungan, serta simulasi musyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama.

Peserta didik dapat diajak mengidentifikasi masalah di lingkungan sekolah, merancang solusi, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi dampaknya. Sebagai contoh, ketika terjadi penyebaran berita yang belum terverifikasi di grup kelas, guru tidak cukup hanya memerintahkan peserta didik menghapusnya. Guru dapat menjadikan peristiwa itu sebagai pembelajaran tentang tabayun, literasi digital, tanggung jawab komunikasi, dan penghormatan terhadap martabat sesama.

Demikian pula ketika AI digunakan untuk menyelesaikan tugas, guru dapat meminta peserta didik menjelaskan proses berpikir, memeriksa akurasi jawaban, mengungkapkan bagian yang dibantu AI, dan mempertanggungjawabkan kesimpulannya. Dengan demikian, penilaian tidak semata-mata berorientasi pada produk akhir, tetapi juga menghargai proses, kejujuran, kreativitas, dan kemampuan bernalar. Pendidikan Pancasila pun bergerak dari pendekatan yang hanya menekankan pengetahuan menuju pembiasaan nilai dan tindakan nyata.

Menyatukan Kecakapan Digital dan Karakter Pancasilais

Generasi masa depan membutuhkan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kematangan karakter. Keduanya tidak semestinya dipertentangkan. Penguasaan teknologi tanpa etika dapat menimbulkan penyalahgunaan, sedangkan pendidikan karakter tanpa kemampuan beradaptasi dapat membuat peserta didik kesulitan menghadapi perubahan.

Karena itu, pendidikan perlu membangun kesatuan antara kecakapan intelektual, keterampilan digital, spiritualitas, dan moralitas. Peserta didik harus dilatih berpikir kritis ketika menghadapi informasi, kreatif dalam mencari solusi, kolaboratif dalam menyelesaikan masalah, komunikatif dalam menyampaikan gagasan, serta berkarakter dan berintegritas ketika menggunakan pengetahuan.

Dalam kerangka Pancasila, kecakapan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar pencapaian individual. Kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan memperoleh nilai tinggi atau menghasilkan karya dengan bantuan teknologi, tetapi juga dari kemampuan menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Guru pun memerlukan dukungan nyata berupa penguatan kompetensi digital, pelatihan etika AI, ketersediaan sarana pembelajaran, perlindungan data pribadi, dan pengembangan komunitas belajar profesional.

Tanggung jawab menjaga api Pancasila tidak boleh dibebankan kepada guru seorang diri, melainkan memerlukan keterlibatan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha. Orang tua, misalnya, perlu mendampingi penggunaan teknologi di rumah. Sekolah perlu menyediakan aturan penggunaan AI yang jelas dan proporsional, pemerintah perlu memperhatikan pemerataan infrastruktur dan kualitas pelatihan guru, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, pendampingan, dan pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan karakter.

Menyalakan Api Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045

Cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan ekonomi, infrastruktur modern, dan penguasaan teknologi. Indonesia juga membutuhkan warga negara yang berintegritas, menghormati kemanusiaan, mampu bekerja sama dalam keberagaman, mengutamakan musyawarah, dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam konteks itu, guru merupakan bagian penting dari mata rantai pembangunan peradaban.

Setiap pembelajaran yang menumbuhkan kejujuran, setiap dialog yang menghargai perbedaan, setiap tindakan adil kepada peserta didik, dan setiap pendampingan agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut. Kesaktian Pancasila tidak cukup dipahami sebagai narasi sejarah yang diperingati setiap tahun, tetapi perlu diwujudkan dalam konsistensi mengamalkan nilai-nilainya di tengah perubahan sosial dan teknologi.

Guru tidak harus menolak kemajuan untuk mempertahankan nilai. Sebaliknya, guru perlu mengantarkan peserta didik memasuki masa depan dengan ilmu pengetahuan yang luas, kemampuan digital yang memadai, dan karakter yang kokoh. AI dapat membantu manusia mengolah informasi, tetapi keputusan moral tetap membutuhkan tanggung jawab manusia. Teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tidak dengan sendirinya melahirkan empati, keadilan, dan kebijaksanaan.

Menjaga api Pancasila berarti memastikan bahwa semakin maju teknologi yang digunakan, semakin kuat pula kemanusiaan yang dijunjung. Semakin luas pengetahuan yang dikuasai, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul. Dan semakin terhubung masyarakat melalui dunia digital, semakin penting pula persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Guru adalah penjaga api Pancasila yang bertugas memastikan nilai-nilai luhur bangsa tidak padam oleh perubahan zaman. Dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga ruang digital, guru menyalakan kesadaran bahwa kemajuan sejati bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi yang dikuasai, melainkan juga tentang seberapa beradab manusia yang menggunakannya. Dengan guru yang menjadi teladan, pendidikan yang berkarakter, dan teknologi yang digunakan secara bertanggung jawab, Pancasila dapat terus hidup sebagai fondasi moral dan arah peradaban Indonesia menuju masa depan. Allahu a’lam.