DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN: DI MANA INTELIJEN NEGARA BERADA?
Gambar dibuat dengan AI
Menguji Efektivitas Sistem Keamanan Nasional dan Pengawasan Kekuasaan
Oleh: Djoko Iriandono, S.E., M.A.
Dalam satu minggu terakhir, dunia maya dipenuhi pemberitaan tentang dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Perkembangan perkara ini juga menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang bersama dua pejabat lainnya diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Penetapan tersangka tersebut tentu tidak serta-merta berarti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Sumber: detikNews, 3 November 2026.
Hampir semua pemberitaan, diskusi publik, maupun podcast yang membahas persoalan ini cenderung berfokus pada pertanyaan yang sama, yaitu: siapa saja yang diduga terlibat, siapa yang memberikan perintah, siapa yang menerima hasil sadapan, dan apa kemungkinan motif politik di balik peristiwa tersebut?
Semua pertanyaan itu tentu penting. Publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya dan proses hukum harus berjalan secara transparan.
Namun, saya ingin melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ada pertanyaan yang menurut saya justru jauh lebih mendasar, tetapi belum mendapatkan perhatian yang sebanding: Mengapa dugaan penyadapan terhadap Presiden bisa berlangsung begitu lama tanpa diketahui atau terdeteksi lebih awal oleh sistem keamanan dan intelijen negara?
Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa lembaga intelijen telah gagal. Ini merupakan pertanyaan kritis tentang efektivitas sistem keamanan nasional dalam melindungi kepala negara dan informasi strategis bangsa.
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan tugas tersebut, komunikasi Presiden dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, pertahanan, keamanan, diplomasi, ekonomi, dan berbagai kepentingan strategis nasional.
Jika dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang disebut berlangsung pada periode 2025–2026 terbukti benar, persoalannya tidak berhenti pada pertanggungjawaban hukum individu yang terlibat. Kita juga perlu mengevaluasi kemampuan negara dalam melindungi informasi strategis dan menjaga keamanan komunikasi pemimpinnya.
Di sinilah persoalan sesungguhnya perlu dibahas.
Dua Tahun Bukan Waktu yang Singkat
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri dalam konferensi pers pada 3 November 2026, penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Menurut keterangan tersebut, sejumlah nomor diduga dimasukkan ke dalam server tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.
Penyidik juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui peristiwa tersebut.
Sumber: Keterangan Kabareskrim Polri yang diberitakan detikNews, 3 November 2026:
https://news.detik.com
Namun, ada satu hal yang menurut saya belum mendapatkan perhatian sebanding, yaitu bagaimana aktivitas yang diduga berlangsung sejak 2025 tersebut baru terungkap setelah sekian lama.
Bagaimana mungkin penggunaan fasilitas teknologi khusus, yang semestinya memiliki prosedur dan mekanisme pengawasan, tidak diketahui lebih awal?
Apakah mekanisme pengawasannya sudah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah tersedia sistem yang memadai untuk mendeteksi penyalahgunaan akses? Ataukah pengawasan masih terlalu bergantung pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengoperasikan sistem tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai tuduhan adanya pembiaran atau keterlibatan lembaga tertentu. Namun, semuanya merupakan hal yang wajar untuk dijadikan bahan evaluasi.
Sebab, keberhasilan sebuah sistem keamanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menangani pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga oleh kemampuannya mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
Ketika Ancaman Datang dari Dalam
Dalam dunia keamanan informasi dikenal istilah insider threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi yang memiliki akses terhadap sistem.
Ancaman semacam ini dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan serangan dari luar. Seseorang yang memiliki kewenangan dapat memahami prosedur, mengenal sistem, dan mengetahui bagaimana fasilitas organisasi digunakan.
Karena itu, pengamanan sistem tidak boleh hanya mengandalkan integritas pribadi pejabat atau operatornya. Harus ada mekanisme yang memastikan setiap penggunaan kewenangan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Dalam sistem teknologi informasi, salah satu mekanisme penting adalah pencatatan jejak digital (audit trail). Setiap permintaan, persetujuan, penggunaan, pengambilan data, hingga penghapusan informasi semestinya dapat ditelusuri sesuai ketentuan.
Tidak boleh ada kewenangan yang terlalu terkonsentrasi pada satu orang atau satu kelompok tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
Persoalannya bukan semata-mata kecanggihan teknologi, tetapi bagaimana kewenangan atas teknologi tersebut dikendalikan.
Kasus ini memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap keamanan negara tidak selalu berasal dari luar institusi. Potensi penyalahgunaan kewenangan dari dalam juga harus menjadi perhatian serius.
Di Mana Peran Intelijen Negara?
Indonesia memiliki sejumlah institusi yang menjalankan fungsi intelijen dan keamanan dengan tugas serta kewenangan berbeda.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan bahwa penyelenggara intelijen negara meliputi BIN, Intelijen TNI, Intelijen Polri, Intelijen Kejaksaan, serta intelijen kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-undang tersebut juga menempatkan deteksi dini dan peringatan dini sebagai bagian penting dari peran intelijen negara. Secara khusus, BIN mempunyai fungsi koordinasi intelijen negara.
Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 28.
https://peraturan.bpk.go.id
Dalam konteks ini, BIN, BAIS TNI sebagai unsur intelijen pertahanan, Intelijen Polri, dan BSSN memiliki fungsi serta ruang lingkup yang berbeda.
BSSN sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sumber: Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
https://peraturan.bpk.go.id
Keberadaan institusi-institusi tersebut menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana koordinasi dan keterpaduan sistem keamanan nasional dijalankan.
Ada tiga aspek yang menurut saya layak dievaluasi.
Pertama, bagaimana fungsi deteksi dan kontraintelijen dijalankan?
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menjelaskan bahwa fungsi intelijen negara mencakup penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Fungsi pengamanan antara lain ditujukan untuk mencegah atau melawan aktivitas intelijen yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
Dengan dasar tersebut, patut dipertanyakan apakah sistem keamanan nasional memiliki mekanisme yang memadai untuk mengenali aktivitas pengumpulan informasi yang tidak wajar terhadap komunikasi pejabat tertinggi negara.
Pertanyaan ini bukan berarti setiap aktivitas penyadapan internal harus diketahui seluruh lembaga intelijen. Namun, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme deteksi ancaman dan pembagian tanggung jawab kelembagaan.
Kedua, bagaimana koordinasi antarlembaga berlangsung?
BIN, BAIS TNI, Intelijen Polri, dan BSSN memiliki mandat masing-masing. Namun, ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu mengikuti batas organisasi.
Pasal 28 UU Nomor 17 Tahun 2011 secara khusus memberikan fungsi koordinasi intelijen negara kepada BIN.
Diperlukan koordinasi yang mampu menghubungkan informasi, mengenali pola ancaman, serta menyampaikan peringatan kepada pihak yang berwenang.
Jika suatu dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan fasilitas internal sebuah institusi, bagaimana mekanisme pengawasan dan koordinasi dapat memastikan bahwa persoalan tersebut ditangani secara objektif?
Pertanyaan ini penting untuk memastikan tidak ada celah pengawasan akibat tumpang tindih kewenangan ataupun keterbatasan koordinasi.
Ketiga, siapa yang mengawasi pengawas?
Ini merupakan pertanyaan yang tidak kalah penting.
Lembaga yang memiliki kewenangan mengumpulkan informasi juga harus berada dalam sistem pengawasan yang memadai.
Kewenangan penyadapan harus dijalankan berdasarkan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tidak boleh ada penggunaan kewenangan yang berada di luar pengawasan hukum.
Dalam konteks keamanan teknologi, BSSN memiliki kompetensi di bidang keamanan siber dan persandian. Keahlian teknisnya dapat dipertimbangkan dalam audit keamanan sistem, penelusuran jejak digital, dan pemeriksaan integritas data sesuai tugas dan kewenangan yang berlaku.
Sementara itu, pengamanan fisik Presiden oleh Paspampres tidak boleh disamakan dengan pengamanan komunikasi elektronik. Keduanya memiliki ruang lingkup dan kebutuhan perlindungan yang berbeda.
Dengan demikian, evaluasi terhadap peran lembaga-lembaga tersebut perlu dilakukan secara proporsional, berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Jangan Hanya Mencari Pelaku, Evaluasi Sistemnya
Ada risiko jika penanganan perkara ini hanya berakhir pada penetapan tersangka, proses persidangan, dan pemberian hukuman kepada individu yang terbukti bersalah.
Penegakan hukum tentu harus berjalan. Namun, pembenahan sistem juga tidak boleh diabaikan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan audit menyeluruh terhadap tata kelola sistem penyadapan pada institusi yang memiliki kewenangan tersebut.
Mekanisme pemberian akses perlu diperketat. Setiap penggunaan sistem harus memiliki dasar hukum dan persetujuan sesuai ketentuan. Jejak digital harus terlindungi dari penghapusan tanpa otorisasi. Pengawasan juga perlu dilakukan secara independen dari pihak yang mengoperasikan sistem.
Koordinasi antara BIN, BAIS TNI, Intelijen Polri, BSSN, dan lembaga terkait lainnya perlu dievaluasi untuk memastikan pembagian tanggung jawab berjalan efektif.
DPR melalui fungsi pengawasannya juga memiliki peran penting untuk memastikan penggunaan kewenangan intelijen tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
Tujuannya bukan mencampuri proses penyidikan, melainkan mendorong perbaikan sistem agar kejadian serupa dapat dicegah.
Lebih dari itu, diperlukan mekanisme perlindungan komunikasi strategis pejabat negara yang kuat, berlapis, dan tidak bergantung sepenuhnya pada satu institusi.
Negara Harus Mampu Mengawasi Kekuasaan
Ada pelajaran penting yang dapat diambil dari perkara ini. Ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar wilayah atau dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Potensi ancaman juga dapat muncul dari penyalahgunaan kewenangan di dalam institusi yang memiliki fasilitas, akses teknologi, dan kepercayaan negara.
Karena itu, sistem keamanan nasional tidak boleh hanya dibangun berdasarkan asumsi bahwa setiap pemegang jabatan akan selalu menggunakan kewenangannya secara benar.
Negara harus memiliki mekanisme yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sekalipun kewenangan tersebut berada di tangan pejabat tinggi.
Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti berlangsung selama rentang waktu tersebut, evaluasinya perlu melampaui pihak-pihak yang diduga terlibat langsung. Kita perlu melihat kembali efektivitas sistem perlindungan informasi strategis dan koordinasi keamanan nasional secara keseluruhan.
Sebab, jika komunikasi Presiden saja berpotensi tidak terlindungi dari penyalahgunaan kewenangan, bagaimana dengan keamanan komunikasi para menteri, pimpinan lembaga negara, pejabat strategis, dan masyarakat biasa?
Jangan sampai Indonesia memiliki banyak lembaga intelijen, perangkat teknologi canggih, anggaran besar, dan personel terlatih, tetapi belum memiliki mekanisme pengawasan yang mampu mengenali potensi ancaman dari dalam institusinya sendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan intelijen bukan hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang berhasil dikumpulkan, melainkan juga dari seberapa efektif sistem keamanan nasional mampu mendeteksi dan mencegah ancaman sebelum menimbulkan kerugian.
Negara tidak cukup hanya memiliki intelijen yang mampu mengetahui apa yang sedang direncanakan pihak lain. Negara juga membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa kewenangan di dalam institusinya sendiri tidak disalahgunakan.
Sebab, menjaga keamanan negara bukan hanya tentang menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga memastikan kekuasaan di dalam negeri selalu berjalan sesuai hukum dan kepentingan rakyat.
Catatan Penulis
Artikel ini merupakan opini dan analisis pribadi penulis terhadap persoalan keamanan nasional berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Informasi mengenai kronologi dan perkembangan perkara disampaikan berdasarkan keterangan penyidik yang diberitakan media. Seluruh dugaan tindak pidana yang sedang diproses tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kritik dan evaluasi terhadap lembaga negara disampaikan dalam kerangka kepentingan publik serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan atau sikap resmi Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur (BPIC Kaltim).
DAFTAR SUMBER DAN REFERENSI
A. Sumber pemberitaan perkara
- detikNews, 3 November 2026. Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo.
https://news.detik.com - detikNews, 3 November 2026. Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo.
https://news.detik.com - detikNews, 3 November 2026. Bareskrim Ungkap File Hasil Penyadapan Prabowo Dihapus pada Oktober 2026.
https://news.detik.com
B. Dasar hukum dan kelembagaan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
https://peraturan.bpk.go.id - Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
https://peraturan.bpk.go.id
Artikel Terbaru
Berita Terbaru
