Masihkah Pancasila Menjadi Pedoman dalam Kehidupan Kita?

Masihkah Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan kita?

---

Oleh: Djoko Iriandono^*)

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Berbagai upacara digelar, pidato-pidato disampaikan, spanduk dan baliho dipasang di berbagai sudut kota. Media sosial pun ramai dengan kutipan-kutipan tentang persatuan, gotong royong, toleransi, dan kebhinekaan. Namun di balik semua kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama: masihkah Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita?

Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sebab jika kita jujur melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita, sering kali terdapat jurang yang cukup lebar antara nilai-nilai Pancasila yang kita ucapkan dengan perilaku yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila telah menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Anak-anak menghafalnya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Para pejabat mengucapkannya dalam berbagai kesempatan. Pegawai negeri, guru, anggota TNI dan Polri, bahkan para politisi, hampir semuanya memahami lima sila tersebut. Namun ironisnya, semakin banyak orang yang hafal Pancasila, belum tentu semakin banyak pula yang mengamalkannya.

Inilah paradoks yang sedang kita hadapi.

Sila pertama berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Rumah ibadah berdiri megah di berbagai daerah. Kegiatan keagamaan tumbuh subur. Namun mengapa korupsi masih merajalela? Mengapa masih ada pejabat yang dengan tenang mengkhianati amanah rakyat meskipun setiap hari mengaku beriman kepada Tuhan?

Bukankah nilai ketuhanan seharusnya melahirkan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut untuk melakukan penyimpangan?

Seperti yang pernah saya tuliskan pada artikel-artikel sebelumnya. Masalah terbesar bangsa ini sebenarnya bukan kekurangan orang pintar. Kita memiliki banyak sarjana, profesor, doktor, dan ahli di berbagai bidang. Yang sering kali kurang adalah integritas. Dan integritas sesungguhnya merupakan buah dari penghayatan terhadap sila pertama.

Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun lihatlah bagaimana media sosial sering dipenuhi cacian, fitnah, perundungan, dan penghinaan. Banyak orang merasa paling benar dan dengan mudah merendahkan orang lain hanya karena berbeda pilihan politik, berbeda organisasi, bahkan berbeda pendapat.

Teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru sering menjadi sarana untuk saling melukai.

Yang lebih memprihatinkan, budaya menghormati sesama mulai terkikis. Kritik yang seharusnya menjadi sarana perbaikan sering berubah menjadi ejekan. Kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara kadang disalahgunakan menjadi kebebasan menghina. Sebaliknya, sebagian pihak yang menerima kritik juga tidak jarang alergi terhadap masukan dan menganggap setiap kritik sebagai serangan.

Padahal masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang mampu berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa hormat.

Sila ketiga berbicara tentang persatuan Indonesia. Namun dalam praktiknya, kita sering lebih sibuk memperkuat identitas kelompok daripada memperkuat identitas kebangsaan.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam politik, masyarakat mudah terbelah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Dalam organisasi, kepentingan kelompok sering mengalahkan kepentingan bersama. Dalam birokrasi, loyalitas kepada individu terkadang lebih besar daripada loyalitas kepada institusi.

Persatuan akhirnya hanya menjadi slogan yang indah dalam pidato-pidato resmi.

Kita sering mengaku mencintai Indonesia, tetapi pada saat yang sama menyebarkan informasi yang memecah belah masyarakat. Kita berbicara tentang kebhinekaan, tetapi enggan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita.

Di sinilah kritik yang perlu disampaikan secara jujur: banyak di antara kita mencintai konsep persatuan, tetapi belum tentu siap menerima konsekuensi dari persatuan itu sendiri, yaitu menghargai perbedaan.

Sila keempat berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Namun apa yang sering terjadi?

Dalam banyak organisasi, rapat lebih sering menjadi tempat mendengarkan satu orang berbicara daripada ruang untuk bertukar pikiran. Tidak sedikit bawahan yang takut menyampaikan pendapat karena khawatir dianggap melawan atasan. Di sisi lain, ada pula pemimpin yang lebih senang dikelilingi orang-orang yang selalu setuju daripada mereka yang berani menyampaikan kebenaran.

Budaya ABS (Asal Bapak Senang) yang masih ditemukan dalam berbagai organisasi sesungguhnya merupakan pengkhianatan terhadap semangat sila keempat.

Musyawarah bukan berarti semua orang harus setuju. Musyawarah adalah proses mendengarkan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan terbaik. Ketika kritik dibungkam dan perbedaan pendapat dianggap ancaman, sesungguhnya nilai Pancasila sedang ditinggalkan.

Sila kelima berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mungkin menjadi sila yang paling sering diperjuangkan sekaligus paling sulit diwujudkan.

Kesenjangan sosial masih menjadi persoalan nyata. Sebagian masyarakat menikmati berbagai kemudahan dan akses terhadap sumber daya, sementara sebagian lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Di bidang pendidikan, masih terdapat perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di bidang ekonomi, kesempatan untuk berkembang belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kemajuan yang telah dicapai bangsa ini. Infrastruktur berkembang, teknologi semakin maju, dan pelayanan publik terus mengalami perbaikan. Namun kemajuan pembangunan tidak boleh membuat kita kehilangan kepekaan terhadap mereka yang masih tertinggal.

Keadilan sosial bukan hanya tentang membagi hasil pembangunan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Lalu, apakah kondisi-kondisi tersebut berarti Pancasila telah gagal?

Jawabannya tidak.

Yang gagal bukanlah Pancasila. Yang sering gagal adalah manusia yang mengaku menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup.

Pancasila tetap relevan. Pancasila tetap kuat. Pancasila tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Yang perlu dipertanyakan adalah kesungguhan kita dalam mengamalkannya.

Terlalu sering Pancasila ditempatkan di dinding kantor, tetapi tidak di dalam hati. Terlalu sering Pancasila dibacakan dalam upacara, tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terlalu sering Pancasila dijadikan simbol, tetapi tidak dijadikan perilaku.

Kritik paling tajam yang dapat disampaikan pada Hari Lahir Pancasila bukanlah kepada ideologi ini, melainkan kepada diri kita sendiri. Sebab ancaman terbesar terhadap Pancasila hari ini bukan berasal dari luar negeri, bukan pula dari ideologi asing. Ancaman terbesar justru muncul ketika bangsa Indonesia berhenti menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam tindakan nyata.

Ketika kejujuran dikalahkan oleh kepentingan pribadi, Pancasila terluka.

Ketika kritik yang membangun dianggap musuh, Pancasila terluka.

Ketika persatuan dikorbankan demi kepentingan kelompok, Pancasila terluka.

Ketika jabatan digunakan untuk melayani diri sendiri, bukan masyarakat, Pancasila terluka.

Dan ketika keadilan hanya dinikmati oleh sebagian orang, Pancasila kembali terluka.

Oleh karena itu, memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan pidato. Peringatan ini harus menjadi momentum evaluasi nasional. Bukan untuk menanyakan apakah kita masih hafal lima sila, tetapi untuk bertanya dengan jujur: sudahkah lima sila itu hidup dalam sikap, keputusan, dan tindakan kita sehari-hari?

Sebab pada akhirnya, masa depan Pancasila tidak ditentukan oleh seberapa sering ia diucapkan, melainkan oleh seberapa sungguh ia diamalkan.

Dan mungkin, pertanyaan paling penting pada Hari Lahir Pancasila tahun ini bukanlah "Masihkah Pancasila relevan?" melainkan "Masihkah kita bersedia hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?" Jika jawabannya adalah ya, maka harapan bagi Indonesia akan selalu ada. Jika jawabannya tidak, maka sebesar apa pun peringatan yang kita selenggarakan, Pancasila hanya akan menjadi kata-kata indah yang kehilangan makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

^*) Kasi Kominfo BPIC kaltim